Apakah Perppu Ormas Bertentangan Dengan Uud 1945

Hak atas foto AMAN ROCHMAN/AFP/Getty Images Image caption Menkopolhukam Wiranto mengatakan masih ada kegiatan ormas yang "nyata-nyata bertentangan " dengan Pancasila dan UUD 1945 .. Perppu Nomor 2 ..., Zulkifli menilai, aturan tersebut keliru. Baca: Jokowi Minta Ulama Redam Gejolak Penolakan Perppu Ormas Ia mengatakan, berbeda dengan Pancasila, UUD 1945 bisa saja diubah melalui amandemen. Hingga saat ini, UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak empat kali., Dalam diktum Perppu Ormas ini Presiden berpendapat UU Ormas mendesak untuk segera diubah karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 . Akibatnya, Presiden menilai terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif., Fungsi kontrol kedua adalah melakukan pengujian apakah Perppu bertentangan dengan konstitusi. Pasal 10 ayat 1 huruf a UU ini menegaskan fungsi kontrol MK terhadap produk UU (termasuk Perppu ). Dalam pasal ini MK berfungsi mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 ., Indonesia Pro-Kontra Perppu No. 2 Tahun 2017. Pemerintah RI telah membubarkan enam ormas yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 ., "Keberadaan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 meski pun telah melahirkan tuntutan dari masyarakat secara luas untuk membubarkannya namun dengan UU Ormas …, Pembubaran itu tidak melanggar UUD 1945 , khususnya soal HAM. ... badan hukum HTI adalah keputusan ini telah mendasarkan pada Pasal 61 ayat 1 Perppu Ormas . ... ajaran atau paham yang bertentangan ..., Tapi, Perppu ormas dianggap berbeda dengan itu semua, terlebih banyaknya larangan yang ada. Perppu hampir 16 pasal itu bernada melarang, bertentangan dengan prinsip UUD 1945 pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, ujar Din. Bahkan, lanjut Din, tentang presiden yang memiliki hak untuk mengajukan Perppu , apalagi dalam keadaan mendesak, Perppu itu ..., 16/07/2017  · Perppu tersebut lahir setelah pemerintah mengendus adanya kegiatan ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 . Perppu inilah yang menjadi amunisi pemerintah untuk membatalkan izin suatu ormas , melalui Kementerian Hukum dan HAM., Berdasarkan draf Perppu Ormas , bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ".